Mendengar Aspirasi,Mewujudkan Solusi

Abdullah Abu Bakar resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029 pada 31 Agustus 2024. Ia mewakili Dapil Jawa Timur VIII yang mencakup Kota dan Kabupaten Kediri, sekaligus kini menjabat Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Kediri. Dalam sambutan usai pelantikan, ia menyampaikan bahwa fokus utamanya di DPRD Provinsi adalah mengawal aspirasi warga Dapil VIII agar terserap dalam kebijakan dan alokasi anggaran provinsi, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. "Amanah ini akan saya jalankan dengan terus turun langsung mendengarkan kebutuhan warga, sebagaimana yang saya lakukan selama menjabat Wali Kota Kediri," ujarnya.

Salah satu warisan penting dari dua periode kepemimpinan Abdullah Abu Bakar sebagai Wali Kota Kediri adalah program Prodamas (Program Pemberdayaan Masyarakat). Alokasi dana Prodamas per RT/kelurahan meningkat signifikan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta per tahun, yang digunakan warga secara swadaya dan gotong royong untuk pembangunan lingkungan. Selama program ini berjalan, Kota Kediri berhasil membangun lebih dari 151.000 meter saluran drainase serta menurunkan luasan kawasan kumuh hingga sekitar 312 hektare. Capaian ini turut mengantarkan Kota Kediri meraih predikat Smart City Level 3, status "kota paling bahagia" versi survei nasional, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan, serta masuk jajaran sepuluh kota berkembang terbaik di Indonesia pada 2020. Kini sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar menyatakan ingin mereplikasi semangat pemberdayaan berbasis warga tersebut dalam skala yang lebih luas di seluruh Dapil VIII.

Abdullah Abu Bakar, mantan Wali Kota Kediri yang maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN), meraih suara terbanyak dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII yang meliputi Kota dan Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil resmi rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), ia mengantongi 119.298 suara. Sebelum rekapitulasi final, hitung cepat internal tim kampanyenya sempat memperkirakan perolehan suara di atas 150 ribu. "Alhamdulillah, berdasar penghitungan quick count insya Allah ada lebih dari 150 ribu suara yang mendukung," ujar Abdullah Abu Bakar merespons hasil sementara saat itu. Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang berpihak pada kesejahteraan warga Dapil VIII, khususnya masyarakat Kota dan Kabupaten Kediri, kini dari kursi legislatif provinsi.

Masa jabatan Abdullah Abu Bakar sebagai Wali Kota Kediri resmi berakhir pada 3 November 2023. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik Zanariah, pejabat dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Kediri di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. "Pagi ini saya melantik Plt Wali Kota Kediri, Ibu Zanariah, di Gedung Negara Grahadi Surabaya," tulis Gubernur Khofifah dalam unggahannya. Selama dua periode kepemimpinan Abdullah Abu Bakar, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri tercatat mencapai 79,59, naik 0,99% dibanding tahun sebelumnya. Purna tugas dari jabatan wali kota ini menjadi babak baru bagi Abdullah Abu Bakar yang sebelumnya telah menyatakan maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar resmi mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya untuk maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada Pemilu 2024. Ia akan bertarung dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII yang meliputi Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Keputusan ini menandai transisi karier politik Abdullah Abu Bakar setelah memimpin Kota Kediri selama dua periode berturut-turut (2014-2023), setelah sebelumnya menjabat Wakil Wali Kota Kediri pada periode 2009-2014. Ia menyampaikan bahwa langkah ini diambil untuk memperluas ruang perjuangan bagi kepentingan masyarakat, dari level kota ke level provinsi. "Saya ingin terus mengabdi untuk masyarakat, kali ini dengan jangkauan yang lebih luas melalui DPRD Provinsi Jawa Timur," ujarnya kepada awak media di Kediri.